VIVAnews - Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan bahwa pemerintah
tak asal-asalan dalam menerapkan pelayanan publik berbasis eletronik,
seperti e-Pemerintah (e-KTP dan e-Pemilu), e-Kesehatan, e-Logistik,
bahkan e-Pendidikan.Pasalnya, setiap sektor pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis eletronik itu harus bisa mengerti serta memahami mengenai norma, prosedur, kriteria, sistem, dan transaksi eletronik.
"Tanpa ada pendampingan teknologi, hasilnya akan biasa-biasa saja dan itu tidak cukup bagi kita. Kita perlu inovasi," ujar Hammam Riza selaku Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material di Gedung BPPT, Senin 10 November 2014.
Kemudian, Hammam menambahkan bahwa posisi Indonesia dalam rangking e-Pemerintah berdasarkan hasil survei PBB menduduki posisi ke-106 dari 193 negara.
"Yang kita harapkan pada RPJMN yang baru ini, kita implementasikan. Targetnya kalau pelayanan publik bisa berbenah, khusus yang berbasis elektronik. Ini agar bisa mengangkat (posisi) negara kita, sehingga mampu berdaya saing," jelas dia.
Pada kesempatan tersebut, BPPT juga mengumumkan akan menyelenggarakan Dialog Nasional pada 12-13 November 2014 dengan tema 'Inovasi TIK untuk Pelayanan Publik berbasis Elektronik'. Ada 3 hal yang dibahas dalam dialog tersebut, termasuk pelayanan publik berbasis elektronik.
"Yang dibahas, pertama strategi kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik. Kedua, kesiapan dan ketersediaan teknolgi dalam rangka implementasi pelayanan publik berbasis elektronik. Ketiga, inovasi serta best practies penggunaan TIK dalam pelayanan publik, khususnya di instansi pemerintah secara nasional," ujar Harry Budiarto, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT.
Dialog nasional merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh BPPT sebagai upaya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam aspek penyusunan kebijakan publik.
Selain itu juga untuk mengimplementasi kebijakan teknologi, peran industri nasional, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan 2015-2019, yang sejalan dengan semangat Nawacita dari pemerintahan Jokowi-JK.
Dialog Nasional akan diisi dengan pembicara kunci oleh Kementerian dalam pemerintahan Jokowi-JK seperti, Menristek dan Dikti, Mendagri, Menko Kemaritiman, dan Menko PMK.
Kementerian tersebut akan membahas yang berhubungan langsung terkait penerapan pelayanan publik berbasis eletronik seperti e-KTP, e-Goverment, dan e-Voting.
"Pembahasan itu akan diselaraskan dengan Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yang telah menjadi agenda aksi berbagai kementerian dan lembaga," ungkap Harry.
Acara yang berlangsung dua hari ini akan diisi dengan workshop aplikasi pelayanan publik (e-Government), pelatihan keamanan informasi, temu-mitra Pusat TIK dan IPTEkner, serta pameran produk inovasi dan layanan TIK untuk mendorong peningkatan dan penyediaan layanan publik berbasis elektronik.
No comments:
Post a Comment